REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) menyatakan pemerintah pusat harus menyelamatkan Migas di Natuna dan Anambas yang selama ini "dikuasai" Singapura.
"Natuna dan Anambas itu kaya migas, tetapi masyarakat Kepri belum menikmatinya. Migas langsung disalurkan ke Singapura," kata Kepala Bidang Pengelolaan Sumber DayaKelautanPerikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri Ediwan di Tanjungpinang, Minggu.
Seharusnya, kata dia migas itu dikelola untuk kepentingan bangsa. Namun selama ini yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat Kepri hanya jadi penonton.
"Pipa migas di bawah perairan Indonesia masuk ke Singapura. Pemerintah Kepri tidak dapat berbuat banyak, karena kebijakan langsung ditangani pusat," katanya.
Sampai sekarang tidak diketahui cadangan migas di Natuna dan Anambas, berapa banyak yang sudah disedot ke Singapura dan bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan.
"Kita tak pernah tahu berapa banyak migas yang sudah disedot perusahaan asing ke Singapura, karena pengawasan yang lemah," katanya.
Permasalahan tersebut muncul lantaran kebijakan terkait investasi di bidang pertambangan migas itu ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kepri tidak mengetahui sejak kapan pertambangan migas itu dilakukan oleh sejumlah perusahaan asing, dan kapan berakhirnya.
"Saya menduga di Indonesia ada oknum-oknum yang bermain sehingga investasi pertambangan Migas itu terlalu berlebihan untuk kepentingan asing. Padahal sumber daya energi itu harus diselamatkan untuk kepentingan anak bangsa pada hari ini, dan di masa yang akan datang," katanya.
Ediwan mengemukakan Pemerintah Indonesia harus memperhatikan permasalahan ini sebagai hal yang serius. Kepri dan wilayah Indonesia lainnya membutuhkan migas sebagai sumber energi, karena itu migas harus diselamatkan.
Dari hasil migas tersebut, dia meyakini Kepri akan kaya, dan masyarakatnya sejahtera.
"Siapa yang bilang Indonesia kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola Migas. Di Indonesia ini banyak tenaga ahli yang mampu mengelola Migas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika