REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan swasembada beras adalah dengan menghentikan impor beras, dan bukan swasembada pangan secara keseluruhan.

JK menilai swasembada beras dapat tercapai lebih cepat dari target sebelumnya.  "Cepat sekali justru (swasembada beras)," kata JK, Jumat (20/3).

Kendati demikian, ia mengatakan target pencapaian swasembada beras masih tergantung pada upaya perbaikan pengairan, distribusi pupuk, serta bibit.

"Ya tergantung upaya kita. Kan butuh waktu untuk memperbaiki pengairan, mengatur pupuk lebih baik. Jadi sebetulnya bisa tahun ini. Bisa," ujar dia.

Lebih lanjut, Kalla menilai tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia lebih tinggi dari rata-rata warga Asia lainnya. Menurut dia, tingkat konsumsi beras Asia rata-rata hanya 90 kilogram.

"Malaysia cuma 90. India lebih rendah lagi. Jepang lebih rendah lagi. Tetapi kita tidak pakai itu. Karena itu kalau ditambah-tambahi termasuk kue yang kau makan, mihun dan sebagainya, itu hanya kira-kira 114. Itu perhitungannya BPS. Artinya kita dengan menambah saja satu setengah juta ton beras dibanding tahun-tahun yang lalu maka kita sudah swasembada," kata JK.

JK mengaku optimis Indonesia tak akan lagi mengimpor beras jika produksi beras dapat terus berjalan. Dalam rapat terkait pertanian ini, tampak sejumlah menteri yang turut hadir, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan kepala staf ahli Wapres bidang ekonomi Sofyan Wanandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika