REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik, Adhie M Massardi menilai sikap pemerintah yang ikut serta memecah belah partai politik, menyebabkan keutuhan bangsa menjadi goyah.

Berdasarkan konsep bernegara, perspektif politik kebangsaan, memecah-belah parpol merupakan kejahatan politik yang harus dilawan. Karena akan berdampak sistemik dan berkepanjangan dalam pelemahan kedaulatan NKRI.

Sebab, setelah era otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa lagi mengontrol (pemerintah) daerah secara seksama. Maka secara sosial-politik, hanya parpol satu-satunya benang merah pengikat politik kebangsaan NKRI.

“Joko Widodo sebagai Kepala Negara seharusnya paham fungsi parpol sekarang ini merupakan pengikat utama NKRI. Sehingga tidak membiarkan, apalagi mendorong, Menkum & HAM Yasonna Laoly masuk jauh ke dalam konflik PPP dan Partai Golkar, sehingga membuat perpecahan pandangan politik berubah jadi perpecahan kubu politik yang nyata,” katanya, Jumat (20/3).

Adhie percaya, sesungguhnya setiap parpol memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Tapi begitu ada intervensi dari luar, persoalan internal berubah menjadi masalah kompleks berdampak politik secara nasional.

Jubir presiden era Gus Dur ini mencontohkan. Intervensi Istana (SBY) dalam konflik internal PKB (2008), antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, sukses membelah dan mengerdilkan partai kaum Nahdliyin itu.

Akibatnya, sampai detik ini kaum Nahdliyin tetap terbelah. Padahal Nahdliyin merupakan salah satu kekuatan (Islam moderat) penopang NKRI secara spiritual.

Ikuti Whatsapp Channel Republika