REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto menilai DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan, terkait kisruh anggaran siluman pada RAPBD DKI Jakarta 2015.
Berdasarkan hasil survei diketahui jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD DKI hanya sebesar 7,4 persen saja. Hal itu jauh dibandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memperoleh tingkat kepercayaan hingga 42,6 persen.
"Krisis kepercayaan masyarakat itu terjadi karena DPRD sebagai lembaga politik dianggap belum dapat mewakili aspirasi rakyat," katanya.
Ia melanjutkan, hal itu juga tergambar melalui hasil penelitiannya, yang salah satunya menyatakan bahwa hanya 1,6 persen masyarakat DKI yang menghendaki hak angket dilakukan oleh DPRD.
Mestinya, jika DPRD mau menjalankan perannya sebagai representasi publik, maka DPRD harusnya mengadakan diskusi publik terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Misalnya terkait kisruh dana siluman ini apakah perlu diadakan hak angket, hak interpelasi, atau cukup dilakukan dialog dengan Pemprov DKI.
"Tetapi yang kemarin terjadi kan tidak, DPRD seperti memaksakan untuk menggunakan hak angket," ujarnya.
Nico melanjutkan, jika DPRD terlalu sering mengabaikan aspirasi masyarakat bukan tidak mungkin mereka akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Dan jika itu terjadi, akan menjadi sebuah ironi karena DPRD yang diangap wakil rakyat menjadi tidak aspiratif dan tidak mewakili rakyat.
"Bisa saja nanti di Pemilu 2019 mereka akan di vonis oleh masyarakat atau dalam prosesnya bisa saja mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika