REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari lembaga Populi Center Nico Harjanto menilai langkah hukum yang ditempuh Aburizal Bakrie dalam menyikapi polemik Partai Golkar akan membuat pengurus DPD tidak simpatik dan mengalihkan dukungan.

"Langkah hukum Pak Aburizal akan semakin membuat banyak pengurus Golkar, yang memang menginginkan Golkar bersatu, menjadi tidak simpatik, karena terkesan sekali langkah-langkah tersebut kian memperlebar jurang antara dua kepengurusan untuk mencapai islah," kata Nico, Kamis (19/3).

Nico mengatakan di sisi lain alasan pengurus Golkar yang rasional bergabung ke kubu Agung Laksono, karena dengan bergabung kepada kepengurusan partai yang diakui pemerintah maka peluang mereka ikut pilkada dapat terjaga.

"Kalau kepengurusan Pak Agung sudah diakui pemerintah, secara politik akan sangat kuat. Namun dengan legalitas sementara saat ini, kubu Pak Agung lebih baik dibanding kubu Pak Aburizal yang mencabut-cabut gugatan, sehingga semakin banyak politisi Golkar merapat ke Pak Agung," jelas dia.

Lebih jauh, Nico memperkirakan pada akhirnya polemik Golkar akan diselesaikan melalui sebuah Musyawarah Nasional (munas) Rekonsiliasi pada 2016 sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar.

Meskipun perjalanan ke arah itu masih akan diiringi proses-proses hukum di pengadilan.

"Saya kira kubu Pak Agung akan diakui kepengurusannya oleh pemerintah, lalu proses hukum kubu Pak Aburizal akan jalan terus, dan nanti akan ada keputusan tingkat pertama (pengadilan) yang mengagetkan, serta ditindaklanjuti dengan banding sampai kasasi. Tapi akhirnya nanti mengarah ke Munas Rekonsiliasi 2016," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika