REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan pemerintah untuk menambah jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan singkat merupakan salah satu upaya mendorong tingkat kunjungan wisata.
"Saya kita untuk masalah wisatawan tergantung kita promosikan. Keaktifan kita untuk pasarkan destinasi wisata, kemarin dengan bebas visa untuk 30 negara dan akan dilanjutkan lagi dengan membuka peluang wisatawan," kata Presiden, Kamis (19/3).
Presiden mengatakan selama ini Indonesia baru memberlakukan kebijakan itu untuk 15 negara, padahal negara-negara lain sudah memberlakukan untuk 160 negara.
"Tetangga kita membuka 160 negara, kita sebelumnya baru 15, saya kaget, sehingga saya putuskan tambah 30 negara, nanti akan kita tambah lagi," tegasnya.
Ketika ditanya peluang ancaman keamanan dengan fasilitas bebas visa tersebut, Presiden mengatakan hal itu tidak bisa digeneralisir dan kemudian malah menghambat.
"Negara lain berani 160, keamanan mereka tidak terganggu, bayangkan negara lain 160 dan kita baru 15. Wisatawan bebas visa itu kebijakan, kalau keamanan yang bergerak Kepolisian," papar Presiden.
Kepala Negara menambahkan mana (daerah) yang rawan itu yang diperbaiki, jangan ketakutan kemudian malah ditutup.
Sebelumnya pemerintah RI memutuskan pada awal April 2015 terdapat 30 negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat. Diharapkan dari pemberlakukan itu, negara yang bersangkutan juga memberlakukan asas resiprokal terhadap warga negara RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
