Rabu 18 Mar 2015 22:26 WIB

Mahasiswa Medan: DPRD, Interpelasi-kan Gatot

Rep: Ahmad Rozali/ Red: Djibril Muhammad
Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho (kanan).
Foto: Antara
Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah) provinsi Sumatra Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, di Jalan Dipenogoro, Rabu (18/3). Dalam tuntutannya massa menilai Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho telah gagal dalam memimpin Sumut.

"Kami menilai Gatot (gubernur Sumut) gagal total dalam memimpin roda pemerintahan Sumatra Utara," ujar Ketua Himmah Sumut, Nurul Yaqin Sitorus di Medan.

Kegagalan Gatot, kata dia terlihat dari gagalnya pemerintah Sumut dalam memanfaatkan potensi daerah untuk menunjang kemajuan bagi warga. Potensi alam yang dimiliki Sumut, gagal dikelola dengan baik. Selain itu, banyaknya masalah yang timbul di dalam lingkungan pemerintahan provinsi Sumut dituding lahir dari kepemimpinan Gatot yang gagal.

Dalam orasinya, dia meminta DPRD Sumut memanggil gubernur Sumut melalui mekanisme interpelasi, hak angket maupun jalan lain. Jalan tersebut dianggap sebagai mekanisme yang paling pas untuk meminta keterangan dari Gatot.

Dia juga memaparkan, Pemerintah Sumut gagal mengelola aset. Hal itu didasarkan buruknya hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Sumut tahun 2013.

"Pemerintah telah salah dalam menetapkan asumsi penerimaan Pemprov Sumut, khususnya Pendapatan Asli Daerah sehingga menimbulkan hutang secara berkelanjutan," ujarnya.

Pemerintahan Gotot juga dituding telah mengabaikan perminataan mendagri yang tertuang dalam keputusan Mendagri nomor 900-3637/2014 tentang evaluasi Ranperda Sumut tentang P-APBD 2014.

"Tidak ada upaya Pemprov Sumut untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri yang menginginkan penyesaian hutang piutang dana bagi hasil dan bantuan keuangan pemprov Sumut kepada kepala daerah kabupaten dan kotamadya se Sumatra Utara," ujarnya.

Gatot juga dinilai tidak menerapkan azas pemerintahan bersih dan azas kepatutan dengan pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekda Sumut yang berstatus tersangka.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement