REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi IV DPR, Hermanto menilai penarikan bantuan traktor di Ponorogo, Jawa Timur dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu melukai hati petani setempat.
"Sebaiknya kejadian tersebut jangan sampai terulang lagi karena akan melukai hati petani," katanya, Rabu (18/3).
Menurutnya, jika traktor bantuan itu tidak diberikan bagi kelompok tani yang hadir di lokasi acara dan hanya sekadar simbolis, sebaiknya tidak usah dibawa ke tempat tersebut.
"Selain akan menimbulkan salah paham juga terjadi pemborosan biaya pengangkutan yang sebenarnya tidak perlu dianggarkan. Apalagi membawa ratusan traktor ke lokasi tentu butuh biaya yang tidak sedikit," ujarnya.
Hermanto berpendapat seharusnya yang dibawa cukup sejumlah traktor yang dibagikan bagi kelompok tani yang hadir lalu dilakukan penyerahan oleh Presiden Jokowi kepada mereka.
"Setelah diserahkan maka petani berhak membawa pulang traktor tersebut, dengan demikian tidak ada yang salah paham," jelasnya.
Hermanto menyampaikan pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan anggaran dalam APBN dan APBN perubahan untuk pengadaan puluhan ribu traktor yang akan dibagikan kepada kelompok tani di seluruh Indonesia.
Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas panen guna menyukseskan kebijakan swasembada pangan khususnya beras.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada penarikan kembali bantuan traktor yang telah diberikan kepada petani. "Yang dikumpulkan di Ponorogo bukan hanya untuk daerah itu, tetapi juga untuk kabupaten lain," katanya.
Presiden menjelaskan bantuan yang diserahkan berbeda dengan sistem simbolis yang selama ini dipakai.
"Jika dulu secara simbolis diserahkan lima yang lain entah ke mana, sekarang dikumpulkan di satu tempat untuk didistribusikan ke daerah lain," ujarnya.
Senada dengan itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman membantah penarikan kembali traktor bantuan pemerintah yang diserahkan Presiden Jokowi.
Ia mengatakan berdasarkan perintah Presiden pemberian bantuan secara simbolis harus mendatangkan fisik traktor bukan hanya di atas kertas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika