REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly meluruskan pemberitaan sejumlah media massa nasional, yang memberitakan seolah-olah dirinya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Partai Golkar.
“Saya koreksi dulu, yang kemarin Perpres itu hebohnya setengah mati. Salah! Siapa yang bikin salah itu? Kan Perpres mengenai bebas visa, bukan mengenai Golkar. Jadi Perpres yang dibikin kemarin itu seolah-olah untuk Golkar, salah dong,” kata Yasonna seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) kabinet bidang Polhukam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/3).
Menkumham meluruskan, soal Perpres itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan wartawan mengenai aturan pemberian bebas visa bagi wisatawan dari 45 negara.
“Itu harus dengan Perpres,” katanya.
Sedangkan soal Partai Golkar, menurut Yasonna, itu keputusan Menteri Hukum dan HAM.
“Saya ditanyain kok Menteri sudah jadi bloon gitu, padahal wartawannya gak ngertos (mengerti). Lain kali klarifikasi,” kata Yasonna kesal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
