REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Stategic and International Studies (CSIS) mengatakan subsidi partai politik (parpol) Rp 1 triliun perlu ada, agar parpol tetap terfokus pada program yang akan dilaksanakan. Dana bantuan itu juga perlu agar Parpol mempunyai akses lebih untuk melakukan interaksi dengan publik.

"Sehingga partai tetap berkonsentrasi bertarung membicarakan program, bukan lagi sibuk membuat iklan di televisi," jelas Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips Vermonte, saat berkunjung ke Republika, Rabu (18/3).

Menurutnya, negara harus menyiapkan mekanisme yang baik bagi parpol dalam memberikan subsidi. Tujuannya agar tercipta persaingan yang seimbang antar parpol, karena partai besar dan kecil memiliki porsi kebutuhan yang berbeda.

Ia menjelaskan, komponen pendanaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memperhatikan beberapa keperluan pokok partai. Di antaranya, biaya operasional partai, biaya pendidikan politik, dan biaya rekrutmen dan kaderisasi.

"Belum bisa dinilai Rp 1 triliun itu besar atau tidak karena kita belum tahu komponen apa yang menjadi pertimbangan Mendagri," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik Rp1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Tujuannya dari pendanaan tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro-demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika