REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan tak sependapat dengan rencana pengguliran hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Ia bahkan sudah meminta kadernya di seluruh tanah air untuk tak membuat kegaduhan politik.

"Rakyat ini sekarang sudah jenuh kalau politik gaduh, DPR gaduh, ribut. PAN tidak akan menjadi bagian yang gaduh-gaduh," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/3).

Zulkifli mengatakan lebih baik kader PAN menjadi solusi untuk menyelamatkan kepentingan rakyat daripada ikut terlibat kegaduhan.

"Sekarang ini harga-harga naik, nilai tukar sudah melewati ambang batas psikologis. Saya kira rakyat perlu kesejukan, perlu diberi harapan. Saya kira rakyat lelah mendengar elit bertarung yang tidak henti-henti," ujarnya.

Menurutnya sudah saatnya elit partai tak terus menerus memelihara kegaduhan dengan saling melaporkan atau mengajukan hak angket.

"Janganlah saling lapor, saling angket. Saya kira kita mencari solusinya saja agar sejuk," kata Zulkifli.

Untuk diketahui, sejumlah petinggi Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI memberikan peringatan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Jumat (13/3) lalu. Yasonna dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, terutama terkait partai yang tengah bersengketa yaitu Partai Golkar dan PPP.

Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pernyataan bersama tersebut yakni Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Sekjen PPP versi Munas Jakarta Dimyati Natakusumah, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fahri Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaeni, dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Perwakilan fraksi PAN tidak terlihat dalam pernyataan bersama tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika