REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berencana menggabungkan operasional beberapa BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI hanya satu perusahaan yaitu milik PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ahok menyatakan penggabungan beberapa BUMD ini karena hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap dokumen rancangan APBD DKI tahun 2015. Evaluasi tersebut menemukan adanya BUMD milik Pemprov DKI yang tidak berkontribusi menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas DKI.

Sehingga menurut dia tidak pantas diberi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). "Kita gabungkan. Saya ingin Jakpro itu jadi holding konglomerat, dan semua bidang dia kuasai," ujar Ahok di teras Balai Kota, Selasa (17/3).

Ia menyebut alasan menggabungkan beberapa BUMD ke Jakpro karena perseroan tersebut cukup besar. Selain itu Jakpro juga menguasai beberapa bidang

Ke depan, Pemprov DKI ingin hanya memiliki satu atau dua BUMD. Akan tetapi BUMD menguasai banyak bidang. Selain itu BUMD tersebut juga ditargetkan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan cara melepas sahamnya ke publik.

Dengan cara ini, kata dia, struktur BUMD yang dimiliki oleh Pemprov DKI akan menjadi ramping. Setelah ramping ia yakini BUMD akan memiliki operasional yang efektif.  Diharapkan dengan operasional yang efektif bisa menyumbangkan PAD yang besar ke kas milik Pemprov DKI.

Adapun beberapa BUMD yang operasionalnya memungkinkan untuk dilebur di bawah Jakpro itu, antara lain PD Pembangunan Sarana Jaya, PT. Jakarta Tourisindo, PT. Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Dharma Jaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika