REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyampaikan, pada masa transisi pemerintahan seperti saat ini, banyak sekali kegiatan birokrasi hingga tingkat desa terganjal peraturan.

Hal tersebut, menurut dia, karena banyak peraturan lama yang berubah, tetapi tidak diikuti dengan adanya peraturan yang baru.

“Banyak undang-undang yang telah diubah, tetapi tidak diikuti dengan perubahan peraturan di bawahnya.  Peraturan lama akan ditinggalkan, tetapi belum disiapkan peraturan yang baru. Sehingga banyak sekali tejadi kegiatan yang terganjal oleh peraturan,” ujar Gus Ipul, panggilan Saifullah, Senin (16/3).

Karena kondisi itu, ia berharap, alangkah baiknya apabila kepala desa sering bertemu dengan kepala daerah. Pertemuan, kata dia, bisa menjadi  ruang untuk mencari solusi bagi permasalahan yang banyak terjadi di masa transisi.

Desa, ujarnya, saat ini memerlukan perhatian yang lebih serius. Ia beranggapan, disparitas sosial  antara perkotaan dan perdesaan bertambah lebar. Kota semakin maju, sedangkan desa semakin terpuruk.

Untuk itu, menurut Gus Ipul, diperlukan beberapa prinsip pelayanan publik, antara lain kepercayaan dan kolaborasi. Artinya, ia menekankan, seorang kepala desa harus mampu membentuk kepercayaan masyarakatnya bahwa dia mampu membangun desanya menjadi desa yang maju.

Selanjutnya, katanya, kepala desa harus berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun desa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika