Senin 16 Mar 2015 18:07 WIB

Tanpa Ideologi, KMP Dinilai Mudah Pecah

Rep: C26/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
  Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama petinggi KMP (dari kiri) Aburizal Bakrie (Golkar), MS Kaban (PAN), Akbar Tandjung (Golkar) serta Suryadharma Ali (PPP) di Jakarta, Jumat (10/10).(Antara/Yudhi Mahatma)
Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama petinggi KMP (dari kiri) Aburizal Bakrie (Golkar), MS Kaban (PAN), Akbar Tandjung (Golkar) serta Suryadharma Ali (PPP) di Jakarta, Jumat (10/10).(Antara/Yudhi Mahatma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mempertanyakan pengikat di antara partai-partai pengusung Koalisi Merah Putih (KMP). Terlebih saat ini santer terdengar kabar KMP terancam bubar karena akan ditinggalkan partai pendukungnya.

"Saya kira patut dipertanyakan sejak awal apa kira-kira yang mengikat anggota KMP itu," ujar Indria kepada ROL, Senin (16/3).

Menurutnya, faktor yang mengikat antar anggotanya yang menjadi penyebab jika memang terjadi dua parpol tersebut memisahkan diri dan beralih mendukung pemerintahan. Ia mengatakan masa pemilu sudah lewat menyebabkan pengikat koalisi ini harus dipertanyakan.

Terlebih lagi ia mengungkapkan koalisi ini tidak memiliki ideologi apa-apa . Ditambah tentunya didasarkan penggunaan uang untuk anggotanya pada saat dibentuk dulu.

Ia mengaku ragu masih adakah uang yang diberikan KMP kepada anggotanya untuk setia. Apalagi kursi-kursi pemerintahan dipegang Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Hal ini yang menurutnya melatarbelakangi perpecahan pendukung KMP jika terbukti ditinggalkan Golkar dan PPP. Sebelumnya Golkar Kubu Agung Laksono menyatakan lebih dahulu akan keluar dari KMP dan mendukung KIH.

Kemudian Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta juga mengatakan rencana keluar dari KMP dan mendukung pemerintahan.

Kedua parpol ini memang tengah dilanda konflik internal. Perpecahan terjadi ditubuh masing-masing partai yang mengusung ketua umum yang berbeda. Polemik perbedaan pendapat ini juga berdampak pada dukungan koalisi di pemerintahan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement