REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Yudi Latief menilai perlunya perombakan dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Reshuffle, kata dia, merupakan satu-satunya jalan keluar dari permasalahan yang saat ini membebani negara.

"Kalau dia masih perlu bertahan, reshuffle satu jalan keluar," kata Yudi di kantor Founding Fathers House (FFH), Jakarta, Senin (16/3).

Perombakan kabinet ini, menurut Yudi, perlu dilakukan terhadap para menterinya yang justru tak sesuai dengan gagasan nawacita Jokowi. Ia pun menyebut tim ekonomi Jokowi serta menteri bidang hukum layak untuk diganti.

"Yang seperti tim ekonominya tidak sepadan dengan gagasan trisakti dan nawacita, utang luar negeri malah melambung, harga minyak elpiji, dia lebih menyerahkan gagasan trisakti pada mekansime pasar," jelas Yudi.

Yudi mengatakan, Jokowi harus mengganti tim ekonomi dalam pemerintahannya yang lebih dapat mengimplementasikan revolusi mental di berbagai bidang. Selain itu, ia juga menilai menteri di bidang hukum layak untuk di-reshuffle, sebab selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang prematur.

"Sudah pasti ya (menkumham diganti), ini yang harus diperhatikan. Sekarang kan institusi kepolisian bermasalah, KPK, hukum juga tidak dipercaya lagi oleh publik. Kebijakannya prematur padahal proses belum selesai," jelas Yudi.

Lebih lanjut, ia menilai Jokowi gagal dalam membangun politik kepartaian. Sebagai kepala negara, ia juga mempunyai kepentingan untuk membangun tatanan partai politik yang sehat. Sehingga, kata Yudi, seharusnya Jokowi dapat mencegah terpecahnya partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika