REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menyatakan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 11 kabupaten yang ada di daerah itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kapolda setempat.
"Jadi prinsipnya masalah pengamanan (Pilkada serentak) itu tanggung jawab Kapolda Papua," kataFransen di Jayapura, Papua, Ahad (15/3).
Ia mengatakan kalaupun Pilkada serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pimpinan Polri di Papua akan meminta kepada pihaknya untuk membantu "back up" masalah pengamamnan yang dimaksud.
"Kalau memang ada Pilkada secara serentak maka Bapak Kapolda harus meminta kepada saya, karena sudah ada prosedurnya," kata dia.
Fransen juga mengemukakan bahwa belum lama ini Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti telah melakukan MoU kerja sama di bidang berbagai hal.
"Apa lagi kemarin kita kan sudah buat MoU, yang mana Panglima TNI dan Pelaksana Tugas Kapolri, Bapak Waka Polri sudah melakukan MoU kerja sama apa saja seperti di bidang pendidikan, termasuk pengamanan di daerah itu sudah ada," katanya.
Jika ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam Pilkada di 11 kabupaten di Papua, Fransen mengatakan ia akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jadi tidak ada, itu sudah tegas dari Panglima TNI tidak ada anggota yang terlibat politik praktis pada Pilkada serentak, kalau pun ada kita hukum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika