REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- -- Konflik internal Partai Golkar makin memanas ditambah dengan adanya sikap berlebihan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang secara tidak langsung menguatkan legitimasi keabsahan kepengurusan kubu Agung Laksano.
Peneliti Komunikasi Politik dari LIPI Firman Noor menilai pemerintah seharusnya menjadi pihak penengah bukan malah sebagai pihak yang mengintervensi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Firman mengatakan tindakan kontroversial Yasonna tersebut justru bisa melegalkan beberapa pihak dalam partai untuk melakukan apa saja jika merasa didukung pemerintah. Hal ini kata Firman, akan makin memperkeruh suasana dalam partai tersebut.
"Jokowi harusnya agak menyentil lah, menteri ini bikin kontroversial terus, dia bisa mengacaukan partai," kata Firman di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (15/3).
Bahkan, Firman mengatakan seharusnya ada tindakan dari Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan salah satu menterinya tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak semakin memperkeruh keadaan partai Golkar.
"Jangan karena ingin mengamankan bos kemudian dia melakukan apapun," ujarnya.
Menurutnya, persoalan Partai Golkar harus diselesaikan dari dalam internal tersebut tanpa intervensi dari pihak luar. Terlebih, sudah ada Mahkamah Partai di dalam setiap partai yang berkewenangan untuk menyelesaikan.
"Persoalan kelembagaan tidak akan selesai jika ada intervensi pemerintah, kelembagaan partai yang diidamkan nggak akan muncul kalau diganggu sikap seperti ini, ini gayanya mencerminkan sikap pemerintah yang otoriter," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika