REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Jembatan gantung yang menghubungkan antara kampung Pasir Eurih, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga dengan kampung Sindai, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kebupaten Lebak, Banten putus Selasa (10/3) pagi. Namun higga saat ini, belum ada perbaikan jembatan tersebut.
Hal ini membuat mahasiswa Lebak yang tergabung dalam organisasi Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) mengecam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang dipimpin Bupati Iti Octavia Jayabaya. Apalagi, Lebak sedang gencar-gencarnya mengutamakan percepatan pembangunan.
"Konon katanya percepatan pembangunan itu menjadi prioritas program Pemkab Lebak saat ini, tapi fakta di lapangan sangat berbeda. Kondisi infrastruktur sangat memprihatinkan tidak jauh seperti ketika dipimpin oleh ayahnya (Mulyadi Jayabaya). Kami mengecam itu," tutur Lukman Hakim, Presiden Kumala, Ahad (15/3).
Lukman menilai, putusnya jembatan di Kampung Sindai yang mengakibatkan puluhan korban luka ringan dan patah tulang menjadi bukti kegagalan program Pemkab Lebak.
Menurutnya, dana pemeliharaan untuk setiap jembatan gantung yang tersebar di desa selalu dikucurkan bahkan bantuan dana rehabilitasi jembatan dari pemprov banten juga sudah dikucurkan.
"Ini miris ada apa sebetulnya di Pemkab Lebak ini. Kami mendesak mereka untuk segera membangun jembatan. Jika Pemkab Lebak tidak mampu, kami menyatakan mosi tidak percaya dan kami serukan Iti untuk mundur," tegas Lukman.
Sementara, Anggota Badan Anggaran DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan membenarkan pernyataan Kumala bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui bantuan kabupaten/kota telah banyak menganggarkan untuk pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
"Menurut catatan yang saya miliki, Pemprov memberikan Rp 15 miliar kepada Pemkab Lebak dan Rp 10 miliar untuk Pemkab Pandeglang," ungkapnya.
Menurut Fitron, tiga tahun terakhir persoalan robohnya jembatan sudah banyak terjadi. Perhatian pemerintah provinsi sudah ada dari sisi anggaran. Namun hal ini masih mengemuka. Fitron mendorong efektivitas dan realisasi pembangunan jembatan gantung di dua kabupaten tersebut harus transparan dan partisipatif.
"Pemprov harus dapat menyajikan data lengkap tentang jembatan. Jika tidak mampu menyajikan data ini maka pemerintah tidak hadir dalam mengentaskan keterisolasian warga," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika