REPUBLIKA.CO.ID, SOLO-- Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (Rudy) menolak dicalonkan sebagai Wali Kota Surakarta dan Ketua DPC PDI Perjuangan setempat jika selama aturan partai belum ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang benar.

"Ya, sikap ini kami ambil dengan terpaksa seiring dengan pengabdian keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang dilanggar soal dua musyawarah anak cabang (musancab) PDI Perjuangan Kota Surakarta," kata F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta di Solo, Jumat (13/3).

"Ya, perlu dicatat dan ditulis besar-besar. Kalau yang diperintahkan partai (DPP) soal musancab tidak dieksekusi, saya tidak mau maju menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan dan juga sebagai Wali Kota Surakarta. Tolong dicatat," pintanya.

Meskipun dirinya menolak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta akan tetap menggunakan hak pilihnya. "Saya akan tetap menggunakan hak pilih. Akan tetapi, saya tidak akan mendukung calon yang diajukan PDI Perjuangan. Saya sudah buat benteng dan mereka sudah merobohkannya," katanya.

Rudy mengatakan bahwa pascadua musancab deadlock, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jateng sudah mengeluarkan surat rekomendasi ke DPC. Berdasarkan arahan dari DPP, lanjut dia, enam nama yang mengikuti dua musancab harus mendapatkan sanksi.

Hal itu disebabkan keenam orang tersebut dinilai gagal melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua PAC Laweyan dan Banjarsari. "Sanksinya adalah keenam orang itu tidak boleh maju memperebutkan kursi ketua PAC. Akan tetapi, DPD justru melanggarnya dengan tetap mengajukan nama yang harusnya mendapatkan sanksi itu," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta tidak akan menghadiri konferensi cabang (konfercab) dan konferensi daerah (konferda). Bahkan, Rudy yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta itu siap mendapatkan sanksi.

"Saya siap mendapatkan sanksi. Saya pun siap berhenti dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika