REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengamati, pemerintah sendiri masih 'wait and see' terhadap dinamika internal partai-partai.
Baik yang memang pada awalnya berasal dari koalisi pro-pemerintah (KIH) maupun yang bukan (KMP). Hal ini, tegas Siti, lantaran dualisme kepemimpinan di dalam tubuh Golkar dan PPP belum usai meskipun sudah ada klaim pengakuan resmi dari Kemenkum HAM.
"Terlalu cepat mengatakan, Golkar sudah mendukung pemerintah. Kemenkum HAM juga masih menunggu, apa hasil dari ini," kata Siti Zuhro saat dihubungi ROL, Kamis (12/3).
Ia menilai, perkembangan yang terjadi di DPR RI kini cenderung berkutat pada kisruh internal partai-partai.
Sehingga, bila dibandingkan dengan permulaan DPR RI periode ini bekerja, dinamika yang ada bukan lagi antarkoalisi, namun sudah mengerucut ke organisasi partai.
"Ada dinamika, pasti. Hanya sekarang masalahnya, tertuju khususnya ke partai. Dinamika di DPR jadi tak terlalu dinamis," kata Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
