REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah program pembiayaan dirancang agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki hunian yang layak dari pemerintah. Teknisnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah menyiapkan ketentuan agar bank bisa memberikan uang muka Kredit Perumahan Rakyat (KPR) KPR hanya satu persen dari harga jual rumah.
"Jadi, seperti DP menyicil motor," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemen PU-Pera, Maurin Sitorus pada Rabu (11/3). Uang muka yang dibuat ringan tersebut atas pertimbangan selama ini MBR mampu membayar cicilan rumah, tapi kerap kesulitan mengadakan dana untuk uang muka rumah.
Saat ini, kata dia, bank pelaksana KPR subsidi bunga, atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP) yang telah menerapkan program pembayaran uang muka satu persen baru BTN, yang dimulai sejak 1 Maret 2015. Ke depan, 24 bank lainnya pun akan didorong untuk menerapkan hal serupa dengan ketentuan tertentu.
Dijelaskannya, persyaratan bagi mereka yang bisa ikut program cicilan rumah tersebut adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp 4 juta per bulan, atau calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp 7 juta per bulan.
Maurin menambahkan, direncanakan pula pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25 persen per tahun flat 20 tahun menjadi hanya lima persen per tahun flat 20 tahun. Program ini juga akan dikombinasikan dengan bantuan uang muka Rp 4 juta setiap calon pembeli rumah.
Sebelumnya, pemerintah memasang target pembangunan dua juta rumah setiap tahunya sepanjang lima tahun. Sehingga, total akan terbangun 10 juta rumah pada 2019. Target pembangunan tersebut dalam rangka mengurangi backlog yang kini mencapai 15 juta rumah. Dari dua juta rumah tersebut masing-masing satu juta dibangun oleh pemerintah dan kalangan pengembang properti swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
