REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDem tak setuju dengan wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk memberikan dana bantuan terhadap partai politik (Parpol). NasDem menilai sebaiknya dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Sekjen NasDem, Patrice Rio Capella mengatakan kondisi ekonomi negara saat ini sedang rumit. Pengangguran dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tak membaik, seharusnya hal itu yang dijadikan prioritas dalam penggunaan APBN. Ia menegaskan belum saatnya Parpol mendapatkan anggaran besar dari pemerintah.

"Kalau hutang luar negeri kita sudah turun. Dan kondisi rumit ini sudah teratasi. Barulah parpol-parpol ini boleh dikasih satu triliun," katanya saat ditemui di DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3).

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merencanakan agar penyusunan APBN menyertakan pembiayaan untuk Parpol. Tidak tanggung-tanggung, usulan dari politikus PDI Perjuangan itu menghendaki, agar setiap parpol yang berhasil menang ke Parlemen, mendapatkan hibah Rp 1 triliun.

Uang sebanyak itu, dimaksudkan Tjahjo agar parpol, sebagai lembaga infrastruktur politik bernegara, tak perlu khawatir akan kondisi finansial. Sebab, selama ini, menurut dia, pembiayaan mandiri oleh parpol, berpotensi korupsi.

Akan tetapi, alasan tersebut dinilai Rio tak masuk akal. Kata dia, justeru sebaliknya, pemberian anggaran Rp 1 triliun untuk parpol akan membuat keberadaan uang tersebut jadi bancaan sesama kader. Pun, kata dia, pemberian dana tersebut, akan semakin membuat banyak orang membangun parpol.

Sebab, diungkapkan olehnya, pendirian parpol nasional sejatinya tak menelan biaya mahal. Yakni, antara Rp  200 - 300 miliar.

"Bisa saja dibiayai negara. Tapi, nanti kalau partai-partai di Indonesia ini cuma lima. Jangan sekarang dengan banyaknya partai," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika