Rabu 11 Mar 2015 14:30 WIB

Hajriyanto: Tak Bisa, Konflik Politik Diselesaikan Jalur Hukum

Rep: C05/ Red: Erik Purnama Putra
Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari (kanan).
Foto: Antara
Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Thohari mengaku tak mau memihak siapa pun dalam konflik kepengurusan Golkar saat ini. Dengan ikut memihak, kata dia, hal itu akan membuat situasi menjadi lebih runyam. Karena itu, ia lebih memilih netral dalam bersikap dan beropini.

Hajriyanto menyadari dengan ikut terpolarisasi dalam dua kubu, yang ada justru akan membuat konflik tak kunjung selesai. Dia menyatakan harus ada peran peran objektif dalam partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya tidak bisa 'berkelahi' di kancah politik. Lebih baik saya mendorong adanya munas (musyawarah nasional) baru saja sebagai solusi konflik,” kata mantan wakil ketua MPR tersebut, Rabu (11/3).

Dia berpendapat, percepatan pelaksanaan munas adalah langkah untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Dengan digelar munas baru, ia yakin, konflik saat ini bisa diselesaikan secara politik.

Pasalnya, saat ini ada kesalahan paradigma dalam penyelesaian konflik yang melibatkan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. “Konflik politik, namun coba diselesaikan dengan jalur hukum. Jelas itu tak bisa,” ujar dia.

Sebelumnya Hajriyanto sempat bergabung dengan kubu Agung Laksono dalam wadah Majelis Penyelamat Partai Golkar. Namun di tengah jalan, ia memilik mengundurkan diri. Setelah mundur, ia bersikap tak akan memihak salah satu kubu, baik itu Ical maupun Agung Laksono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement