REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dana parpol Rp 1 triliun yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak terlalu besar kalau dibanding dengan total APBN yang mencapai Rp 2 ribu triliun.

"Sekarang subsidi BBM, listrik itu kan ratusan triliun. Ini satu triliun yang diusulkan, kecil sekali dibanding APBN. Rp 1 triliun tuh berapa persennya Rp 2.050 triliun. Jadi menurut saya worth it ini supaya parpol tidak mencari sumber-sumber dana yang tidak jelas," kata Fadli di gedung DPR, Rabu (11/3).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut membandingkan, usulan dana parpol tersebut dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 400 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Fadli mengatakan, anggaran dari pemerintah untuk parpol bukan lah hal yang baru. Namun, angka tersebut, dirasa masih sangat kurang dan perlu diperbesar.

"Ini bukan wacana baru dan sudah dilakukan. Cuma selama ini terlalu kecil, jadi seperti basa basi. Kalau kita ingin partai ini modern ya dibiayai dengan jelas, tapi akuntabilitasnya jelas, transparan," ujar Fadli.

Sebagai dana rakyat dan bukan dana pemerintah, Fadhli mengatakan, rakyat tetap berhak mengontrol pemakaian dana tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun, lanjutnya, harus ikut memeriksa agar penggunaan dana itu dapat dipertanggungjawabkan.

"Selama ini juga ada laporannya, rutin. Itu melalui Kesbangpol (Mendagri). Itu sudah terjadi, bukannya belum ada, sudah bertahun-tahun, bukan hal yang baru," kata Fadhli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika