REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Idrus Marham menilai pendanaan partai politik sebaiknya tetap mendorong terciptanya kemandirian serta independensi partai. Pendanaan yang direncanakan senilai Rp 1 triliun berpotensi membuka peluang intervensi dari pihak manapun.

"Dana parpol ini memang judulnya penguatan kelembagaan partai, yakni bagaimana membangun partai mandiri dan independen, maka bukan melalui APBN," kata Idrus, Rabu (11/3).

Pernyataan Idrus menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo bahwa negara akan memberikan pendanaan bagi masing-masing partai politik Rp 1 triliun per tahun yang bersumber dari APBN, dengan catatan kondisi bangsa sudah baik.

Idrus mengatakan, sejak dulu Golkar telah mengusulkan keberadaan Badan Usaha Milik Partai (BUMP) sebagai salah satu sektor pendanaan bagi partai politik, sehingga partai terbebas dari intervensi pihak manapun.

"Dulu waktu saya masih di DPR dan menjadi pimpinan pansus, kita perjuangkan Badan Usaha Milik Partai yang mandiri, bukan dari APBN. Itu dirintis Golkar," jelas dia.

Sejauh ini, kata Idrus, Partai Golkar memperoleh pendanaan dari kader serta simpatisan. Semua diatur dan dikelola secara baik sehingga Golkar bisa tetap independen.

"Pendanaan Golkar ada yang dari gaji kader di DPR dipotong sekian persen, ada juga sumbangan dari kader yang juga pengusaha, serta simpatisan. Jaringan kita kan banyak dan luas," kata politikus yang juga dosen di salah satu universitas di Jakarta itu.

Lebih jauh, Idrus secara pribadi mengaku bingung dengan berubah-ubahnya kebijakan menteri dalam setiap pemerintahan, termasuk soal pendanaan partai politik ini. Menurut dia harus segera disusun program baku yang mengatur soal partai politik nasional, sehingga kebijakan di masing-masing era pemerintahan tidak berubah-ubah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika