Rabu 11 Mar 2015 03:57 WIB

Tim 9 dan Wapres Satukan Persepsi Kriminalisasi

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agung Sasongko
Sejumlah aktivis menggelar aksi menyikapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
Foto: Antara/Ismar Patrizki
Sejumlah aktivis menggelar aksi menyikapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota tim independen menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa Kemarin. Mereka membahas terkait masalah kriminalisasi yang terjadi baik dalam sebuah lembaga maupun individu.

Menurut Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie, dalam pertemuan ini tim independen dan Wapres JK berhasil menyamakan persepsi terkait kriminalisasi. Sebab, selama ini Wapres dan Presiden justru terlihat saling bertentangan terkait upaya penghentian kriminalisasi.

"Sekarang kita punya persepsi sama tentang apa itu kriminalisasi sebab selama ini ada kesan bahwa pidato presiden menginginkan berulang-ulang disampaikan bahwa jangan ada kriminalisasi tetapi seolah-olah ada perbedaan dengan bapak Wapres. Dari pertemuan ini kami dapat kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada itu perbedaan, cuma bagaimana kita mempersepsi tentang kriminalisasi itu," jelas Jimly saat jumpa pers bersama Wapres di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).

Jimly mengatakan, dalam menegakkan keadilan aparat keamanan yakni polisi harus mencari orang yang berbuat jahat, bukan orang yang berbuat salah. Hal ini pun justru merupakan bentuk kriminalisasi yang harus dihentikan baik oleh KPK maupun polisi.

Selain itu, dalam pertemuan ini, tim independen dan JK sepakat untuk menghentikan upaya pelemahan terhadap institusi KPK. JK pun, kata Jimly, mendukung upaya penyelamatan KPK agar menjadi institusi yang lebih kuat.

"Kami bersyukur beliau sama pendapatnya dengan kami tim 9 bahwa sekarang ada kecenderungan pelemahan posisi KPK dan pemerintah sepakat proses pelemahan itu tidak mencari siapa yang memperlemah. Itu bukan soalnya tetapi proses perlemahan sedang terjadi dan ini harus kita bantu, kita harus hentikan, kita harus kembalikan supaya KPK kuat sebagai institusi," jelas Jimly

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement