REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wacana dari Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PDI-P, Tjahyo Kumolo, menuai kritik. Menurut pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, Menteri Tjahyo hanya berfokus pada persoalan modal finansial atau uang yang menjadi pokok persoalan justru diabaikan.
"Buat apa mengeluarkan modal uang Rp 1 triliun, tapi pada saat yang sama tidak mengembalikan modal sosial? Itu pertanyaan besarnya. Maka solusinya, tidak dengan uang, tapi harus modal sosial sinergi dengan modal finansial," katanya di Jakarta, Selasa (10/3).
Noorsy menjelaskan, pendekatan yang mestinya dipakai pemerintah ialah fokus memperbaiki modal sosial, bukan modal material (uang). Dan contoh modal sosial itu ialah rasa percaya atau trust dari publik.
Menurut Noorsy, unsur-unsur partai-partai politik dewasa ini, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, hanya memikirkan cara bagaimana mengembalikan modal material kepada para pemilihnya. Bahkan, fokus ke cara bagaimana mengembalikan modal material kepada dirinya sendiri atau partai pengusungnya.
Mereka tidak lagi memikirkan cara bagaimana mengembalikan trust publik. Apalagi, ketika rakyat pemilihnya pun malah dicurigai menagih atau setidaknya menanti-nanti uluran uang dari mereka.
"Kalau dibilang rakyat yang meminta uang, itu karena memang mereka sudah lama dimiskinkan secara struktural. Begitu ada kesempatan menarik uang dari hak suaranya, maka muncul kampanye legislatif maupun kampanye eksekutif yang membutuhkan uang untuk membeli suara mereka," jelas Ichsanuddin Noorsy.
Dengan demikian, ujar Noorsy, besaran Rp 1 triliun dari wacana tersebut mengindikasikan kesalahan pemerintah dalam mendekati masalah demokrasi di Indonesia.
Sebab, lanjut Noorsy, sistem demokrasi di negara ini sudah sangat liberal. Dampaknya, di dalam internal kalangan partai-partai politik sendiri tumbuh rasa saling tidak percaya.
"Apa artinya? Anda bisa lihat, keributan-keributan. Itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak menumbuhkan kepercayaan. Jadi tidak bisa disertai dengan pengalokasian anggaran Rp 1 triliun. Nggak benar," kata Ichsanuddin Noorsy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika