REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menilai, keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin diperlukan untuk mencegah berbagai aksi terorisme dan perekrutannya di Indonesia. Apalagi menyusul hilangnya 16 warga Indonesia di Turki yang diduga direkrut oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) serta aksi terorisme lain. 

"Program yang dilakukan BNPT dalam hal pencegahan tindak terorisme di negara kita ini penting untuk memutus mata rantai jaringan terorisme dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, seperti ISIS itu," ujar Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin, Senin (9/3).

Menurutnya, BNPT diperlukan mengingat tingginya aksi teror di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Apalagi, program yang dijalankan relevan untuk pencegahan terorisme.

Politikus Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya koordinasi lembaga lain dengan BNPT dalam melakukan menjalankan tugasnya. Antara lain kemenkopolhukam, kemendagri, kemenlu, kemenhan, kemenkumham, TNI, Polri serta BIN.

Juru bicara yang merangkap Direktur III/Deradikalisasi BNPT, Prof Dr Irfan Idris MA mengatakan, lembaganya telah membuat program penangkal gerakan terorisme menyebar ke berbagai unsur di masyarakat.

"Ada empat unsur yang meredam terorisme di Indonesia yaitu kontra-ideologi, kontraradikal, kontranarasi, dan kontrapropanda. Empat unsur itu yang mau diurai," kata dia.

Ia menjelaskan, kontra-ideologi sudah dilakukan karena harus melalui ideologi juga. Begitu juga radikal yang harus dikontra sifat radikalnya. 

"Selanjutnya kontra narasi. Mereka bisa melakukan melalui dunia maya, kita juga harus membuat kontra narasi dan kontrapropaganda ke masyarakat. Tentu harus propaganda yang positif," kata Irfan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika