Senin 09 Mar 2015 15:47 WIB

OKP Bali Ikut Bahas Revitalisasi Teluk Benoa

Kartu pos dukungan terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa, Bali yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Foto: Aksi 'sejuta kartu pos rakyat Bali'
Kartu pos dukungan terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa, Bali yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi kepemudaan dan mahasiswa (OKP) di Bali menaruh perhatian dan berkepentingan terhadap wacana revitalisasi Teluk Benoa. Malah, beberapa hari lalu, KNPI Bali menginisiasi dialog khusus dengan tema 'Menyikap Tabir Reklamasi Teluk Benoa' di Canangsari, Sanur.

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali Nyoman Gde Antaguna menjelaskan, dari 200 undangan yang disebar ke perwakilan pemprov, pemkab, LSM, ormas, mahasiswa, BEM, OSIS, DPRD, dan tokoh pemangku se-Bali, yang hadir di dialog tersebut lebih dari 300 orang.

"KNPI berusaha memediasi saja wacana revitalisasi Teluk Benoa. Kita mencoba melakukan proses pencerahan ke masyarakat atas rencana itu," kata Mang De, sapaan akrabnya, Senin (9/3).

Mang De menyatakan, dialog itu menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan diberikan ke DPRD Bali sebagai masukan. Sedikitnya, ada tiga poin besar yang dibahas dalam dialog tersebut. Pertama, mengenai wisata dan turisme di Bali. Kedua, tenaga kerja asli Bali dan ketiga, dampak lingkungan.

"OKP-OKP menginginkan ada peningkatan dan kemajuan wisata dan turis di Bali. Soal tenaga kerja asli Bali, OKP mempertanyakan apakah betul-betul sebagian besar akan diisi orang Bali atau orang Bali hanya pelengkap saja. OKP juga mengingatkan akan tanggung jawab moril dari investor terkait dampak lingkungan," ucap dia.

Selain tiga poin besar di atas, lanjutnya, muncul juga harapan kalau investasi berasal dari pemodal lokal. Artinya, tanpa ada unsur campur tangan investor asing. "OKP juga mempertanyakan, apakah benar investor itu murni dari TWBI atau ada investor asing di TWBI?" ujarnya. 

Mang De mengatakan, rencana revitalisasi Teluk Benoa sudah terlalu lama bergulir, yakni lebih dari dua tahun. Karenanya, sudah saatnya bagi pemerintah untuk menentukan sikap. 

Ia berharap, dengan adanya dialog tersebut, pemerintah bisa segera memutuskan yang terbaik bagi masyarakat Bali. KNPI Bali sendiri disebut masih butuh waktu dalam tentukan sikap apakah mendukung atau sebaliknya. 

"Karena KNPI itu kan dari berbagai unsur dan organ, harus dikumpulkan dulu pandangan semua unsur itu, kemudian diplenokan," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement