REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD bersikap arif dalam menyelesaikan kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

"Mestinya dua-duanya arif menyelesaikannya untuk kepentingan rakyat. Di situ harus diutamakan kepentingan rakyat Jakarta, mestinya mereka segera menyelesaikannya," katanya di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (6/3).

Menanggapi mediasi antara Ahok dan DPRD DKI yang berakhir ricuh, JK menilai seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, jika kedua pihak sama-sama bisa menahan emosi. "Kan Gubernur dan DPRD itu satu. Kalau memang DPRD keliru ya tariklah. Kalau Ahok yang keliru, ya ditarik juga perkataan (kasar) itu," ujarnya.

Namun, Wapres mengapresiasi langkah Kemendagri untuk menggelar mediasi tersebut. "Itu sudah benar di situ, artinya kalau terjadi masalah di jajaran bawah seharusnya atasannya memediasi, membantu menyelesaikannya," katanya.

Persoalan anggaran DKI Jakarta tersebut bermula dari draf yang diserahkan Gubernur Basuki kepada Kemendagri dengan format elektronik atau e-budgeting. Kemudian, DPRD DKI Jakarta juga menyerahkan draf RAPBD yang ditengarai oleh Gubernur terdapat pos anggaran baru senilai Rp12,1 triliun untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau penyimpan daya sementara untuk Dinas Pendidikan.

"Dengan e-budgeting kami juga mendukung supaya lebih transparan. Tetapi RAPBD itu harus ada persetujuan dari Gubernur dan DPRD," tambah JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika