REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui mediasi yang ditengahi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat diperlukan bagi DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Mediasi diharapkan dapat membawa kisruh keduanya ke dalam titik terang.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Menurutnya, DKI Jakarta perlu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga masalah ini harus segera diselesaikan. “Sangat perlu mediasi, karena kita perlu APBD,” ujarnya, saat dihubungi Republika, Jumat (6/3).

Ia mengakui mediasi yang dilakukan di kantor Kemendagri, Kamis (5/3), mengalami jalan buntu. Masalahnya, kata dia, DPRD inginkan APBD versi perubahan, sedangkan Ahok inginkan APBD versi elektronik budgeting (e-budgeting).

“Sekarang Ahok sedang membela diri kalau hasil e-budgeting itu bagus,” paparnya. Menurut pria yang akrab disapa Lulung ini, e-budgeting yang diusulkan Ahok bukan merupakan produk hukum. Sedangkan, RAPBD sudah jelas merupakan produk hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika