REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM-- Kondisi pasokan listrik Nusa Tenggara Barat (NTB) masih sangat memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pasalnya, elektrifikasi rasio atau ketersediaan listrik masih rendah sekitar 67 persen, dibandingkan provinsi lainnya yang sudah mencapai 80 persen.
“Masih banyak keluarga NTB belum menikmati listrik,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan NTB Kurtubi, Rabu (4/3).
Selain itu, menurutnya, kualitas listrik yang sudah mengaliri di berbagai rumah masih kurang, sehingga sering adapemadaman. Padahal biaya pokok membayar listrik di NTB terbilang mahal karena mencapai Rp 3.500/KwH dengan harga jual listrik hanya Rp 900.
“Tingginya biaya listrik di NTB sebagian besar dari listrik berbahan baku BBM. Artinya, pemerintah pusat menyubsidi Rp 2.000 lebih dan itu sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menuturkan, pihaknya mendorong agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membangun kapasitas pembangkit listrik baru, baik yang dimiliki atau disewa dan tidak boleh menggunakan bahan baku BBM.
PLN juga harus bisa menurunkan biaya pokok listrik serta tidak menggunakan bahan baku BBM. Selain itu, yang terpenting adalah berupaya beralih menggunakan potensi pembangkit listrik tenaga bahan baku panas bumi di Sembalun, Lombok Timur.
Selain itu, ke depan PLN diharapkan bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga biomassa dengan bahan baku pohon kayu, seperti Turi.
“Solusi ini didorong harus segera dipercepat,” katanya.