REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, secara administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah benar dan tidak ada masalah.

"Saya rasa secara administrasi APBD DKI Jakarta tidak ada masalah atau sudah 'clear'," kata Tjahjo Kumolo usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut lebih menekankan pada skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan Jakarta. "Anggaran ini kalau dicetak bisa bermeter-meter karena tebalnya 6.600 halaman, maka dari itu yang terpenting adalah proses permasalahan anggaran ini dipercepat saja," ujarnya.

Ia meminta masalah cepat selesai dan semua pihak bisa kembali fokus melayani masyarakat. Rencananya Mendagri akan memanggil DPRD dan mendengarkan semua penjelasan.

"Kalau sudah bertemu dengan Pemprov DKI dan DPRD mudah-mudahan besok pagi ada kesepakatan anggaran untuk segera disahkan," katanya. Menurut dia, Kemendagri hanya bisa mengarahkan dan tidak bisa turut campur hingga aspek politik.

"Saya mengarahkan saja, selebihnya jika ada pihak yang akan melaporkan ke Bareskrim, KPK atau Hak Angket silakan saja, itu wewenang masing-masing," kata Tjahjo.

Ia menilai anggaran DKI Jakarta memang kompleks, karena ada aspek kesehatan, kemiskinan, banjir, kemacetan, infrastruktur, budaya dan sebagainya. "Anggaran memang kompleks, karena Jakarta selain ibu kota, juga menjadi kota budaya dan metropolis, oleh karena itu semua pihak tolong mempertimbangkan skala prioritas," tuturnya.

Ia berharap skala prioritas ditujukan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat atas polemik anggaran ini serta tidak berlarut-larut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika