REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Setya menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal-kapal berbendera asing di laut Indonesia membuat efek positif bagi dunia perikanan di Indonesia.

Menurut Arif, terdapat penurunan jumlah pencurian ikan di laut Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Sementara, sejumlah produksi ikan negara-negara tetangga mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengekspor ikan ke luar negeri, dimana saat ini eskpor udang Thailand menurun drastis sebanyak 50 persen. Tidak hanya Thailand, namun juga negara-negara lain seperti Taiwan dan China juga mengalami kemerosotan dari segi ekspor ikan.

Meski begitu, dalam hal budidaya perikanan, Arif menilai Indonesia masih memiliki biaya logistik yang terbilang besar yakni hampir sebesar 25 persen. Padahal, negara-negara lain seperti Jepang dan AS hanya berkisar 10 persen, sedangkan Korea Selatan adalah 16 persen. Ia menilai angka 19 persen sudah cukup bagi Indonesia.

Selain itu, ia memandang infrastuktur maritim masih menjadi kendala terbesar dimana hanya 2,5 persen pelabuhan yang siap berkembang. Angka tersebut masih jauh dari harapan.

Arif juga mendukung langkah Susi yang menerbitkan kebijakan penghentian sementara atau moratorium izin kapal tangkap ikan untuk mendata kembali kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Keluarnya moratorium membuat kapal-kapal asing ilegal yang lari dari perairan Bumi Pertiwi ini. 

"Kita harus dukung mengingat ini adalah kedaulatan bangsa," ujarnya, Selasa (3/3).

Ilegal fishing juga akan berdampak kepada tenaga kerja, namun ia menilai dampak tersebut tidak akan berlangsung lama dan besar. Selain itu, Arif menilai kebanyakan Anak Buah Kapal (ABK) pun merupakan warga asing seperti dari Vietnam, Thailand, China, dan Taiwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika