REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipandang positif sebagai momentum membersihkan Jakarta dari korupsi.
“Meski demikian, hal itu menandakan masih ada oknum yang berani memain-mainkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris, pada keterangan tertulis, Senin (2/3).
Fahira meminta warga Jakarta ikut mengawal dan mengawasi, baik hak angket DPRD maupun proses penyelidikan yang akan dilakukan KPK.
Tindakan DPRD lewat hak angket dan Ahok yang menyerahkan berbagai data ke KPK harus dipandang dari sisi positif. “Diharapkan publik bisa mengetahui siapa sebenarnya pihak yang bermain dalam APBD DKI Jakarta,” ungkapnya.
Ia mengaku mengapresiasi tindakan DPRD yang akan mengivestigasi persoalan APBD lewat hak angket. Selain itu, ia juga mendukung langkah Ahok melaporkan dugaan dana siluman APBD ke KPK.
“Ini momentum untuk bersihkan Jakarta dari praktik-praktik culas dan curang menggarong uang rakyat,” kata Fahira menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika