Sabtu 28 Feb 2015 04:47 WIB

Ada Upaya Sistematis Lemahkan Polri dan KPK

Plt.Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan), didampingi Plt. pimpinan KPK Johan (tengah), Indriyanto Senoadji (kiri), Zulkarnan (kedua kiri), Adnan Pandu Pradja (kanan) memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, J
Plt.Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan), didampingi Plt. pimpinan KPK Johan (tengah), Indriyanto Senoadji (kiri), Zulkarnan (kedua kiri), Adnan Pandu Pradja (kanan) memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, J

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ketahanan nasional Iskandar Agung mengingatkan, ada upaya sistematis yang berusaha menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Antara lain, melalui pelemahan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada grand design ke arah penghancuran bangsa. Pintu masuknya, dengan melemahkan Polri dan KPK. Ini sangat berbahaya dan harus dintisipasi," kata Iskandar, Jumat (27/2).

Polri, kata dia, dilemahkan melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen Pol Budi Waseso. "Setiap langkah Kepala Bareskrim selalu dinilai negatif. Tidak ada satu pun yang benar. Bahkan kelompok ini selalu mendesak agar Budi Waseso diganti," katanya.

Kondisi serupa, tambah Iskandar Agung, juga terjadi pada KPK. Kelompok yang berusaha menghancurkan bangsa dan negara ini selalu menyalahkan langkah Plt Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi. "Langkah mereka tidak pernah dinilai positif. Mereka selalu dilihat dari sisi negatifnya," kata Iskandar.

Ia menilai, pelemahan kedua lembaga penegak hukum itu adalah bentuk penggerogotan kekuatan penegak hukum dan pemberantas korupsi di Indonesia. Kalau penegak hukum ini lemah, akan sangat mudah menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

"Kelompok yang berusaha menghancurkan bangsa ini, menggunakan cara-cara Yahudi dan mengadu domba," katanya.

Ia pun menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang lebih mendengarkan suara pihak yang disebut parlemen jalanan. Presiden lebih mendengarkan parlemen jalanan dan kelompok-kelompok lain dibanding DPR, menteri dan dewan pertimbangan presiden.

"Ini harus dihentikan. Kita harus selamatkan bangsa ini dari upaya penghancuran," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement