REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong pemerintah Jepang untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, begitu juga dunia usaha di sana agar meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi di tanah air.
Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra mengatakan ada lima alasan mengapa Jepang perlu meningkatkan kerjasamanya dengan Indonesia. "Alasan pertama adalah karena Indonesia merupakan satu diantara sedikit negara di Asia Pasifik yang mampu memadukan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas dan demokrasi, di mana ketiganya ini, pertumbuhan, stabilitas dan demokrasi, merupakan prasyarat bagi bisnis yang berkesinambungan," katanya saat menjadi salah satu pembicara utama pada pertemuan Aichi-Nagoya Forum for International Network and Exchange (ANNIE), Kamis (26/2).
Dubes Yusron menegaskan, alasan kedua adalah mengingat jumlah kelas menengah Indonesia yang terus berkembang pesat. "Menurut penelitian Boston Consulting Group, jumlah kelas menengah Indonesia akan terus tumbuh dari 90 juta jiwa saat ini menjadi 141 juta jiwa pada tahun 2020. Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di wilayah tertentu saja," katanya.
Dunia usaha Jepang, tambahnya, perlu memanfaatkan keunggulan demografis ini, mengingat tidak banyak negara lain di dunia yang dapat menawarkan keunggulan serupa.
Faktor berikutnya, karena Indonesia, dengan posisinya yang strategis, kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, dapat memainkan peran ganda sebagai basis produksi bagi konsumsi domestik maupun pasar ekspor. "Tujuhpuluh persen dari investor Jepang di Indonesia menggunakan Indonesia tidak hanya sebagai basis konsumsi dalam negeri melainkan juga mengekspor produk yang dihasilkan," katanya. Hal itu, menurut Dubes Yusron, merupakan contoh 'success story' yang perlu diikuti perusahaan-perusahaan Jepang lainnya.
Dia menambahkan, alasan keempat adalah karena Indonesia telah menjadikan pembangunan infrastruktur dan energi sebagai prioritas pembangunan ke depan. "Indonesia tidak menutup mata dan menyadari terdapat tantangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan energi," ujarnya.
Dengan kata lain, lanjutnya, Indonesia tidak mengabaikan masukan investor dan karenanya telah menjadikan pembangunan infrastruktur dan energi sebagai program prioritas. "Penghapusan subsidi BBM merupakan contoh nyata yang telah memungkinkan tidak kurang dari 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk dialokasikan sebagai dana tambahan bagi pembangunan infrastruktur," kata dubes.
Terakhir, namun tidak kalah penting, menurut dia, karena bangsa Indonesia memiliki pandangan yang sangat ramah terhadap Jepang, yang mana berdasarkan survey BBC, 82 persen responden Indonesia memiliki pandangan positif atas negara Sakura tersebut. "Ini merupakan angka tertinggi dari seluruh Negara yang disurvei. Karenanya, dengan masuk ke Indonesia, dunia usaha Jepang akan beroperasi di negara yang ramah terhadap operasi perusahaan Jepang dan memandang Jepang sebagai sahabat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika