REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan partai Golkar, Akbar Tanjung  mengatakan dewan pertimbangan telah menyarankan Golkar melakukan musyawarah nasional (munas) bersama. Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono harus mengikuti munas tersebut. Sebab, katanya, munas bersama dinilai bisa menyelesaikan  perpecahan Golkar sejak adanya munas Bali dan munas Ancol.

“Nanti terserah namanya apa, yang jelas kedua kubu harus munas bersama,”  ujar anggota dewan pertimbangan, Akbar Tanjung, Selasa (24/2)

Akbar menilai  munas bersama sangat efisien untuk menyelesaikan  masalah di partai golkar dibanding lewat pengadilan. Sebab dalam munas bersama, katanya, akan menentukan  satu-satunya pimpinan partai. Saran tersebut juga dimasukkan dalam poin surat permohonan intervensi yang diajukan dewan pertimbangan partai Golkar ke Mahkamah Partai, Selasa (24/2)

Selain itu, dalam pelaksanaan teknis akan lebih baik jika kedua kubu membentuk satu kepanitian yang independen. Dewan pertimbangan juga mengklaim bisa menunjuk panitia yang independen dan penuh kredibilitas.   

“Dalam pelaksanaan teknis, akan lebih baik kedua kubu  yang membentuk panitia. Namun, kepanitian harus independen,” kata Akbar Tanjung

Menurutnya, pimpinan Golkar harus segera ditetapkan jelang April 2015. Sebab Golkar harus mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Jika Golkar tidak memiliki satu pimpinan,   Golkar bisa saja tidak bisa ikuti pilkada.

“Kita tidak mau partai hancur,” kata Akbar menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika