REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan nelayan telah menjadi profesi yang semakin lama semakin dijauhi masyarakat sehingga program kementeriannya bakal difokuskan tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.
"Nelayan sudah jadi profesi yang dijauhi di masyarakat, karena identik dengan susah mencari uang, identik dengan kemiskinan," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).
Menteri Susi mengingatkan bahwa visi dan misi pemerintahan terhadap sektor kemaritiman sangat besar, tidak hanya terkait transportasi laut dan hasil perikanan, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan nelayan.
Menurut dia, berbagai program seperti larangan transshipment dan alat tangkap serta sejumlah pembatasan komoditas adalah untuk sumber daya berkelanjutan yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, sejumlah pilar utama sektor perikanan di Indonesia selain keberlanjutan adalah kedaulatan terutama dalam perwujudan kedaulatan pangan. "Intinya kita ingin kedaulatan menjadi tanggung jawab dan dijadikan hal yang sangat serius oleh aparat dan kita semua," katanya.
Komisi IV DPR mengharapkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk fokus dalam mengangkat taraf kesejahteraan nelayan tradisional.
"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam Raker Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (12/2).
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengingatkan, bila nelayan lokal dibatasi dengan peraturan yang ada dan tidak didorong untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, maka kemiskinan nelayan yang masih tinggi tidak akan teratasi.
Untuk itu, Ono juga menginginkan agar fokus KKP dapat dikolaborasikan sehingga pemerintah juga mampu optimal dalam mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif.
"Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat (6/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
