REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin meminta pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi tekanan negara asing dan PBB yang mendesak Indonesia membatalkan hukuman mati.
"Sejumlah negara hingga Sekjen PBB menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman mati. Pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut," kata Ahmad Zainuddin di Jakarta, Selasa.
Menurut Zainuddin, protes Brazil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba.
Dia mengatakan martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri RI saat ini tengah diuji. "Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang," ujarnya.
Ketua DPP PKS itu menjelaskan, sikap pemerintah Brazil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati. Menurut dia, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia.
"Sikap politik pemerintah Brazil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain," tegasnya.
Dia menjelaskan dalam pergaulan internasional, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa dan pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini.