REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Bulog mulai Selasa (24/2) meningkatkan distribusi raskin sebesar 300 ribu ton dalam upaya menekan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan.
"Masalah yang sekarang ini terjadi kenaikan harga beras karena Bulog tak optimal menyalurkan raskin karena masalah administrasi. Saya perintahkan Bulog mulai besok tingkatkan (distribusi) raskin," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin (23/2).
Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat soal ketahanan pangan yang antara lain dihadiri Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo serta Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat.
Wapres menilai kenaikan harga beras lebih disebabkan berkurangnya pasokan dan berkurangnya pasokan karena jumlah raskin yang seharusnya didistribusikan Bulog 500 ribu ton ternyata hanya didistribusikan 140 ribu ton.
Kalla mengatakan akibat tidak optimalnya distribusi raskin maka harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan karena sangat berpengaruh terhadap pasokan.
"Jika raskin didistribusikan maka bisa memenuhi 10 persen dari total konsumsi beras nasional," kata Wapres.
Dikatakan dari hasil penelusuran ternyata ada masalah administrasi di Perum Bulog. Namun Kalla tidak secara tegas mengatakan masalah administrasi apa yang dimaksud. "Jadi masalahnya memang kekurangan pasokan dari raskin Bulog," katanya.
Wapres mengelak jika dikatakan kenaikan harga akibat adanya penimbunan oleh pedagang atau pihak yang tak bertanggung jawab. "Tak ada yang menimbun. Kalau menimbun akan saya panggilkan polisi untuk menangkap," katanya.
Kalla menegaskan walaupun ada kenaikan harga belum perlu dilakukan impor karena stok yang ada di Bulog masih cukup. "Stok beras di Bulog masih cukup yakni 1,5 juta ton. Itu cukup," katanya. Wapres mengatakan pula stok beras akan bertambah mengingat dalam tiga bulan ke depan akan terjadi panen beras dan panen raya, sehingga stok dan harga akan stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika