REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan kecurangan penjualan beras serta pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi.

Dalam paparan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) potensi kerugian akibat kecurangan ini mencapai Rp 101,35 triliun per tahun.

Menurut catatan Kementerian Pertanian (Kementan), potensi kerugian negara dari penjualan beras komersial baik premium maupun medium mencapai hingga Rp99,35 triliun. Sementara itu, pada kasus dugaan oplosan beras SPHP bersubsidi menjadi beras premium potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun.

"Kami minta ditindak tegas karena kerugian Rp 99,35 triliun untuk konsumen dalam satu tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun. Itu hampir Rp1.000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan," kata Mentan dalam jumpa pers seusai kegiatan Hari Krida Pertanian, di Jakarta, Senin.

Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal perberasan, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.

Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika