REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementrian Kesehatan telah menunjuk lima Rumah Sakit (RS) di Sulawesi Selatan sebagai pusat rujukan regional bagi pasien yang mengikuti BPJS. RS tersebut di antaranya, RS Sawerigading Palopo, RS Andi Makkasau Parepare, RS Tenriawaru Watampone, RS Sultan Daeng Radja Bulukumba, RS Labuang Baji serta RS Daya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bahri mengatakan, RS yang ditunjuk sebagai pusat rujukan regional harus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bila RS tersebut tidak siap, maka dinas kesehatan akan segera dievaluasi dan dilakukan penertiban kepada manajemen dan para petugas dilapangan seperti dokter hingga perawat pasien.

"Kami akan memantau terus rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai pusat rujukan regional," kata Syamsul, dalam kunjungan Komisi IX ke Pemprov Sulawesi Selatan, Senin (23/2).

Ia mengungkapkan, secara nasional pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 1,9 triliun untuk 110 RS rujukan regional di Indonesia, termasuk enam RS yang ada di Sulsel. Selain RS rujukan regional, Kementrian Kesehatan juga menetapkan RS yang bisa diintervensi pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas.

Syamsul menambahkan, di beberapa daerah memang sering terjadi penumpukan pasien di rumah sakit akibat lemahnya keberadaan puskesmas. Sarana dan prasarana puskesmas yang tidak memadai, dokter yang tidak ada, hingga perawat yang ogah-ogahan membuat pasien lebih memilih langsung berobat ke rumah sakit meski penyakit mereka sebenarnya bisa ditangani oleh Puskesmas. 

"Karena itu, puskesmas akan dibenahi. Kami sudah memberikan anggaran untuk merevitalisasi puskesmas di seluruh Indonesia. Meskipun, puskesmas itu adalah milik pemda, tapi Kementrian Kesehatan dan Komisi IX akan memberikan perhatiannya sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih baik. Pasien tidak harus langsung ke rumah sakit, di tingkat puskesmas mereka bisa terlayani dengan baik," lanjut anggota dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika