REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tindakan Angkasa Pura (AP) II yang menalangi refund atau biaya pengembalian tiket penumpang Lion Air merupakan hal yang benar.

JK menegaskan, pemerintah tak membela perusahaan maskapai milik Rusdi Kirana yang juga merupakan anggota Wantimpres itu. Sebab dengan membantu memberikan refund, pemerintah telah membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan.

"Itu kan Libur. Yang punya cash disitu ialah AP. Bayangkan kalau orang disitu hari itu, hari Imlek dan Sabtu. Untuk hanya kembalikan Rp 500 ribu, dia harus naik taxi pulang ke Jakarta, terus balik lagi, sudah sampai Rp 300. Kasih saja kan disitu," jelasnya di kantor Wapres, Senin (23/2).

"Orang butuh buat taxi dan hotel. Apa salahnya selama ini penumpang itu bayar fee ke AP II. Orang itu namanya B to B (business to business)," katanya.

JK melanjutkan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh Lion Air itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pun telah dipanggil untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Iya tentu ada aturannya, kan menteri sudah panggil hari ini kan," ucapnya.

Menurutnya, perusahaan maskapai harusnya dikelola dengan baik. Sebab, ia menilai untuk mengelola perusahaan maskapai yang murah tidaklah mudah.

"Karena tidak mudah mengelola, khususnya LCC. Sudah berapa yang jatuh di Indonesia, terakhir saja Adam Air, Batavia, Merpati, Bouraq, Mandala. Itu tidak mudah harus hati-hati," ujarnya.

Seperti diketahui, ribuan penumpang Lion Air terlantar di Bandara III Soekarno-Hatta selama tiga hari sejak Rabu (18/2). Penumpukan penumpang ini disebabkan adanya kerusakan pada sejumlah pesawat berlambang singa tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika