REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Brasil telah menunda secara mendadak penyerahan surat kepercayaan Dubes Indonesia Toto Riyanto. Akibatnya, pemerintah Indonesia pun langsung menarik dubesnya dari Brasil.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sikap pemerintah Brasil ini mempengaruhi hubungan diplomatik antara dua negara. "Ya namanya begitu, sementara ini tentu dingin," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/2).  

Menurut JK, saat dubes Indonesia ditolak oleh pemerintah Brazil, tak lama kemudian Presiden Joko Widodo pun langsung memerintahkan untuk menarik dubes Indonesia.

"Malam itu juga, satu jam setelah peristiwa itu presiden memerintahkan tarik. Saya berkomunikasi dengan menlu, langsung tarik. Kan itu kejadian jam 9. Pagi di Brazil, jam 9 malam di sini. Kita putuskan jam 10," jelas JK.

Penolakan dubes Indonesia ini disinyalir merupakan bentuk protes terhadap putusan hukuman Indonesia untuk mengeksekusi salah satu warganya, Marco Archer. Kendati demikian, JK mengatakan pemerintah telah menjelaskan putusan tersebut merupakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia mengatakan, hukuman eksekusi tersebut merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung, bukan dari presiden.

"Ndak-ndak itu kirimkan surat. Tapi pemerintah selalu sampaikan bahwa ini adalah hukum berlaku di Indonesia. Yang meletakkan hukum adalah MA. Bukan presiden," kata JK.

Untuk diketahui, warga Brasil, Marco Archer, dihukum mati pada tanggal 17 Januari setelah dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba.

Duta Besar Brasil di Indonesia kemudian ditarik Presiden Rousseff sebagai bentuk protes eksekusi. Sedangkan, warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte, dijadwalkan akan dieksekusi di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika