REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga beras yang juga diikuti kenaikan harga sembako, seperti telur, sayuran, daging, dan gula mendapat perhatian serius dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar.
"Situasi ini selain membuat resah masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga, juga berpotensi menimbulkan citra negatif Pemerintah yang sedang gencar membangun swasembada pangan khususnya beras, jadi harus segera diatasi," ujar Marwan di Jakarta, Senin (24/2).
Marwan mengaku mendapat banyak laporan dari pasar tradisional di berbagai desa terkait kenaikan harga beras dan sembako sejak akhir tahun dan terus berlangsung sampai sekarang. Jika tidak segera bisa diatasi, dikhawatirkan akan timbul persepsi publik bahwa pemerintah kurang cakap dalam pengelolaan beras dan kalah siap dibanding mafia beras.
"Persepsi ini jangan sampai terbangun karena akan sangat merugikan public trust kepada pemerintah dalam hal kemampuan menjamin ketersediaan beras dan pendistribusiannya kepada masyarakat atau konsumen sebagai end user," ujar politikus PKB tersebut.
Untuk itu, Marwan menyarankan agar dilakukan pembenahan dan konsolidasi manajemen pangan khususnya beras mulai dari hulu sampai hilir, dari sawah hingga pasar beras. Marwan pun mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan sebagai distrobutor beras.
"BUMDes bisa diperankan sebagai distributor di lini pertama jalur distribusi di desa, karena BUMDes yang memang lokasinya di desa lebih mudah berbisnis dengan petani desa yang tidak lain adalah anggota BUMDes di desa masing-masing," katanya.
Dia meyakini, pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras desa akan sangat membantu pemerintah dalam mengamankan jalur pengadaan dan penyaluran beras dari praktik mafia beras.
"BUMDes akan ikut membantu petani desa yang juga anggota BUMDes, mulai dari proses tanam, perawatan dari hama, hingga tahap panen, membeli dan menggiling jadi beras lalu menyimpan dan menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah." bebernya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika