REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai maskapai Lion Air tidak memiliki prosedur standar operasi (SOP) dalam kondisi darurat. Kejadian delay parah selama beberapa hari belakangan menjadi bukti penanganan keadaan darurat Lion Air buruk.
Staf Khusus Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kemenhub Hadi Mustofa Djuraid mengatakan, penanganan kondisi darurat Lion Air parah. "Di lapangan hanya ada petugas Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan," katanya dalam diskusi 'Ayo Benahi Transportasi Udara' Jakarta, Sabtu (22/2) siang.
Menurut Hadi, Garuda Indonesia lebih baik dalam menangani kondisi darurat dibandingkan Lion Air. Pasalnya, Garuda memiliki prosedur respons darurat (emergency response procedure).
Sejumlah penerbangan dari Maskapai Lion Air mengalami keterlambatan penerbangan (delay) sejak Rabu (18/2) lalu. Hal itu disebabkan adanya tiga pesawat Lion Air yang rusak karena benda asing (foreign object damage/FOD), yakni satu di Semarang dan dua di Jakarta pada hari tersebut.
Akibat dari keterlambatan dan pembatalan penerbangan tersebut raibuan penumpang Lion Air telantar di Bandara. Maskapai swasta tersebut menjanjikan penerbangan kembali normal pada hari ini, Sabtu (21/2).
Menurut Hadi, Kemenhub akan memanggil pihak Lion Air untuk menjelaskan mengenai delay recovery management. Kemenhub menugaskan Inspektur di setiap maskapai, yaitu Principal Maintenance Inspector (PMI) dan Principal Operation Inspector (POI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
