REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sanksi bagi Lion Air atas delay yang berlarut sejak Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2) masih berupa penghentian izin penambahan rute baru selama satu pekan ke depan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pencabutan izin terbang bagi Lion Air. Alasannya, permasalahan yang dihadapi oleh Lion Air saat ini adalah terkait pelayanan.

"Ini kan bukan soal keselamatan, tapi pelayanan. Cukup masyarakat yang menyanksi, bukan kami," jelas Suprasetyo, Jumat (20/2).

Suprasetyo menambahkan, sesuai instruksi dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Kemenhub tidak bisa berikan sanksi pembekuan izin terbang atau AOC (Air Operator Sertifikat) karena persoalan yang dihadapi sifatnya pelayanan. Maka, sanksi pun diberikan masyarakat, bukan pemerintah.

"Kalau dicabut AOC (izin terbang). Memang Lion salah apa? Kalau gara gara delay yang berlarut, tidak bisa sampai mencabut izin. Beda kalau kesalahan Lion melanggar aturan keamanan dan keselamatan. Toh delay kemarin karena alasan keselamatan," jelas Suprasetyo, Jumat (20/2).

Dengan begitu, sanksi terberat yang mungkin dialami oleh Lion Air adalah pengurangan rute dan frekuensi terbang.

"Kalau kru kurang atau pesawat tidak mencukupi ya kita kurangi. Kita cek. Kami pertimbangkan opsi itu. Saya setuju," jelas Suprasetyo, Jumat (20/2).

Senin depan, pihak Lion Air diminta untuk presentasi di depan regulator di Kemenhub termasuk Menteri Jonan terkait SOP pelayanan penumpang. Hasil dari presentasi Senin depan akan digunakan untuk pertimbangan sanksi terhadap Lion Air ke depannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika