REPUBLIKA.CO.ID, Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pihaknya sebagai penyedia sarana dan prasarana pilkada saat ini masih menemui jalan buntu untuk memenuhi usulan KPUD.
"Secara normatif, (usulan anggaran) yang diminta KPUD belum bisa dikabulkan," ujar Uu, di Tasikmalaya, Jumat (20/2).
Uu pun mengakui untuk mewujudkan hal itu perlu ada tambahan dana dalam perubahan anggaran. Meski begitu, Uu mengaku akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memenuhi amanat undang-undang dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.
Selain itu, Uu kini tengah menginstruksikan Dinas Sosial untuk meningkatkan akurasi jumlah penduduk terutama yang memiliki hak pilih. "Jangan sampai ada masalah dalam pilkada terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujar Uu.
Pihaknya pun akan mengundang seluruh partai politik (parpol) di Kabupaten Tasikmalaya untuk berkoordinasi dalam mewujudkan pilkada yang sukses.
Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat mengaku pihaknya selaku eksekutor penyelenggaraan pilkada akan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran. Deden berharap pemerintah pusat maupun provinsi bisa membantu menyelesaikan masalah ini.
Menurut Deden, kesiapan pemda dalam mendukung pelaksanaan pilkada terutama terkait pendanaan sangat penting dalam menyukseskan pesta demokrasi daerah. "Oleh karena itu, kami terus berkonsultasi untuk melihat sejauh mana kesiapan pemda," ujar Deden.
Sementara untuk teknis pelaksanaan, pihaknya mengaku masih akan menunggu pengesahan Peraturan KPU. Deden menyampaikan, jika pelaksanaan pilkada jatuh pada Desember 2015 maka tahapan pilkada akan dimulai pada Juni 2015.
"Parpol atau gabungan parpol pengusung calon bupati dan wakil bupati serta calon perseorangan juga harus mempersiapkan diri. Unsur calon pemilih dalam hal ini warga masyarakat juga harus siap. Kami menilai jika seluruh unsur penting dalam pilkada sudah siap, pilkada akan sukses terlaksana," ujar Deden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
