REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan kerja sama dengan TNI dengan menandatangani nota kesepahamanan (MoU) dalam rangka pengamanan objek vital nasional.

Penandatangangan nota kesepahaman itu dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (20/2).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko, mengatakan, MoU yang dilakukannya itu salah satunya berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang meminta agar TNI melakukan sinergi dengan kementerian yang ada dalam rangka memperlancar pembangunan nasional.

"Banyak MoU yang kita lakukan untuk memperlancar pembangunan nasional. Dalam UU TNI, ancaman yang bersifat militer 'leading sector' nya adalah TNI. Kalau ancaman bersifat nonmiliter, kita akan hanya memback up saja," kata Panglima TNI.

Menurut dia, MoU itu tujuannya tak ada lain hanya memberikan dukungan atau 'suport' sepenuhnya Kemenhub. Dalam menjalankan tugasnya, TNI tak berpikir untuk kembali menerapkan dwifungsinya.

"Harus dibedakan fungsi yang lalu dengan sekarang. Kita tak inginkan pembangunan nasional terganggu. Kami bersikap membantu, kita ikuti SOP yang diberikan oleh Kemenhub. Kemudian, SOP diberikan kepada prajurit agar tak berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Personel TNI akan diperbantukan ke bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan serta obyek-obyek transportasi di bawah Kementerian Perhubungan.

Personel TNI yang akan diperbantukan adalah personel yang akan memasuki masa pensiun sekaligus untuk magang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun).

Menhub Ignasius Jonan mengucapkan terima kasih atas dukungan TNI atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenhub ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika